MODUL SERTIFIKASI BENIH

  1. PENDAHULUAN

 

  1. STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR

     

    Standar kompetensi dari modul ini adalah “Melakukan Kegiatan Produksi Benih”, sedangkan kompetensi dasarnya adalah :

    1. Menjelaskan karakteristik benih
    2. Menjelaskan kriteria sumber benih
    3. Menjelaskan teknik-teknik produksi benih
    4. Melakukan produksi benih
    5. Menjelaskan prosedur sertifikasi benih

     

     

  2. DESKRIPSI JUDUL

 

Modul “Menjelaskan
Prosedur Sertifikasi Benih ” ini merupakan modul dari mata pelajaran “Melakukan Kegiatan Produksi Benih”.

Modul ini disusun untuk memudahkan peserta didik dalam mempelajari kegiatan pembelajaran prosedur sertifikasi benih. Melalui pembelajaran ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang akan membantu para siswa dalam mempelajari prosedur sertifikasi benih.

 

Dengan bertambahnya luas tanaman untuk mengatasi masalah penambahan hutan yang rusak akibat penebangan/perambahan/penambangan/dll, maka kebutuan benih tanaman hutan makin bertambah. Bertambahnya kebutuhan benih ini harus disertai dengan peningkatan kualitas benih tersebut. Kualitas benih, meliputi kualitas genetik maupun kualitas fisik-fisiologisnya.

 

Salah satu bentuk pengakuan kualitas Sumber Benih/Benih/bibit adalah adanya sertifikat Sumber Benih/Benih/Bibit. Agar terdapat pemahaman yang sama terhadap pelaksanaan sertifikasi ini, maka perlu disusun modul ini. Dimana dalam modul ini akan diuraikan dalam beberapa kegiatan belajar, yaitu: (1) Pengertian Sertifikasi Benih; (2) Organisasi dan Lalu Lintas Benih; (3) Tata Usaha dan Sertifikasi Sumber Benih/Benih/Bibit.

  1. WAKTU

 

Waktu untuk mempelajari modul ini 8 jam pelajaran @ 45 menit yang semuanya dilaksanakan secara teori di kelas.

 

  1. PRASYARAT

     

    Sebelum mempelajari modul ini, siswa diharapkan telah mengusai pengetahuan tentang :

    1. Karateristik benih,
    2. Kriteria sumber benih,
    3. Teknik produksi benih,
    4. Teknik produksi bibit

 

Selain itu siswa diharapkan juga mempunyai keterampilan :

  1. Mengenal jenis
  2. Mengenal karakteristik berbagai jenis benih,
  3. Memproduksi benih.
  4. Memproduksi bibit.

     

  1. TUJUAN AKHIR

     

    Setelah mengikuti mata pelajaran ini peserta diharapkan dapat menjelaskan bagaimana prosedur sertifikasi sumber benih/benih/bibit yang sesuai dengan peraturan yang berlaku

     

  2. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

 

Modul ini dapat digunakan dengan cara sebagai berikut :

  1. Pahami secara cermat judul dan tujuan pembelajaran modul ini
  2. Secara periodik Fasilitator menjelaskan materi di kelas secara bertahap, dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi.
  3. Mempelajari kegiatan belajar 1 mengenai pengertian sertifikasi sumber benih/benih/bibit
  4. Setelah memahami pengertian sumber benih/benih/bibit dilanjutnya dengan mempelajari Kegiatan Belajar 2 yaitu Organisasi dan lalu lintas benih, yang
    menguraikan tentang bagaimana organisasi yang menangani perbenihan dan lalu lintas benih
  5. Setelah menguasai kegiatan belajar 2, baru melanjutkan ke Kegiatan Belajar 3 yaitu tentang Tata Usaha dan Sertifikasi sumber benih/benih/bibit yang menguraikan tentang: bagaimana tata usaha perbenihan yang meliputi/tata usaha benih dan bibit, dan bagaimana prosedur sertifikasi sumber benih/benih/bibit.
  6. Untuk lebih memantapkan penguasaan materi siswa dapat mempelajari bahan ajar sendiri, kemudian berdiskusi dengan teman-temannya secara berkelompok dengan/tanpa bimbingan Fasilitator.

 

  1. CEK KEMAMPUAN

 

Jawablah pertanyaan ini secara singkat dan jelas!

  1. Berapa jenis benih tanaman kehutanan yang Anda kenal !
  2. Coba jelaskan ada berapa macam Sumber Benih !
  3. Coba jelaskan cara membuat bibit secara umum !
  4. Jelaskan dengan singkat cara mengirim benih !

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

  1. PEMBELAJARAN

     

  1. KEGIATAN BELAJAR 1

     

    PENGERTIAN SERTIFIKASI BERDASARKAN KONSEP BAKU

     

    1. Tujuan Kegiatan Pembelajaran

     

    Setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian sertifikasi berdasarkan konsep baku, sehingga dapat menyerap mata diklat selanjutnya secara lebih mudah, tepat dan benar.

     

    1. Uraian Materi

       

      Untuk melaksanakan sertifikasi Sumber Benih/Benih/Bibit, sebaiknya Anda memahami terlebih dahulu pengertian mengenai Sumber Benih, Benih dan Bibit. Dalam modul terdahulu sebenarnya sudah ada pengertian tentang hal tersebut, namun untuk mengingat kembali, maka dalam kegiatan belajar ini akan diuraikan pengertian dari semua hal yang terkait dalam pelaksanaan sertifikasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/Menteri-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan, beberapa pengertian yang harus Anda pahami sebagai berikut:

       

      1. Balai adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal RLPS yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan.
      2. Badan penelitian Pengembangan (Badan Litbang) Kehutanan adalah Badan yang diserahi tugas dan bertanggung jawab terhadap kewenangan keilmuan dalam bidang pembenihan tanaman hutan.
      3. Benih tanaman hutan adalah bahan tanaman yang berupa bagian generatif (biji) atau bagian vegetatif tanaman yang antara lain berupa mata tunas, akar, daun, jaringan tanaman yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembanban tanaman.
      4. Bibit adalah tumbuhan muda hasil pengembangbiakan secara generatif atau secara vegetatif.
      5. Contoh benih adalah sebagian kecil dari sejumlah lot benih yang dianggap homogen dan mewakili seluruh lot benih.
      6. Dinas Kehutanan Propinsi/Kabupaten/Kota salah satu tugasnya adalah melaksanakan sertifikasi Sumber Benih/benih/bibit.
      7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan.
      8. Famili adalah lot benih yang berasal dari induk yang sekerabat.
      9. Jalur isolasi adalah zona disekeliling Areal Produksi Benih (APB) atau Kebun Benih (KB) untuk mencegah kontaminasi yang tidak dikehendaki dari luar. Jalur isolasi berupa tanah kosong atau hutan alam/tanaman dari jenis yang tidak dapat bersilangan dengan jenis tanaman dalam sumber benih.
      10. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang penelitian dan pengembangan kehutanan
      11. Kepala Balai adalah Kepala Balai yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan
      12. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang penelitian dan pengembangan hutan tanaman pada Badan penelitian dan pengembangan Kehutanan
      13. Keterangan asal-usul benih adalah dokumen yang menjelaskan asal sumber benih, dan volume/berat benih.
      14. Klon adalah populasi tanaman yang sama genetiknya, yaitu bibit yang dibuat dengan cara pembiakan vegetatif dari satu pohon induk.
      15. Kriteria SB adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan SB tanaman hutan
      16. Kriteria mutu benih adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan mutu benih.
      17. Label adalah keterangan yang diberikan pada benih yang sudah dikemas setelah penerbitan sertifikat mutu benih atau keterangan mutu benih.
      18. Lembaga sertifikasi adalah lembaga hukum dan instansi pemerintah yang ditetapkan dan diberi wewenang oleh Direktur Jenderal untuk melaksanakan sertifikasi mutu benih dan/atau mutu bibit tanaman hutan.
      19. Pohon plus adalah pohon yang diseleksi berdasarkan satu atau lebih kriteria seleksi. Kriteria seleksi tergantung jenisnya dan tujuan akhir pemanfaatan pohon
      20. Prosedur sertifikasi SB adalah tahapan dan mekanisme dalam pelaksanaan sertifikasi SB tanaman hutan.
      21. Standar SB adalah spesifikasi teknis SB tanaman hutan yang dibakukan sebagai patokan dalam menentukan mutu SB.
      22. Standar mutu benih adalah spesifikasi teknis mutu benih yang mencakup fisik, fisiologis, dan genetik benih, berisi kisaran normal mutu benih yang beredar.
      23. Sertifikasi SB adalah proses pemberian sertifikat kepada SB yang menginformasikan keadaan SB yang bermutu.
      24. Sertifikat SB adalah dokumen yang menyatakan kebenaran mutu SB tanaman hutan.
      25. Sertifikasi mutu benih adalah proses pemberian sertifikat kepada suatu lot benih yang menginformasikan kebenaran mutu benih yang dikomersialkan.
      26. Sertifikat mutu benih adalah dokumen yang menyatakan kebenaran mutu benih
      27. Sumber Benih (SB) adalah suatu tegakan hutan di dalam kawasan kecuali Cagar Alam serta Zona Inti dan Zona Rimba pada Taman Nasional, dan di luar kawasan hutan yang dikelola guna memproduksi benih berkualitas.

         

    2. Rangkuman

       

      Dalam modul terdahulu sebenarnya sudah ada pengertian tentang sumber benih,benih, dan bibit, namun untuk mengingat kembali, maka dalam kegiatan belajar ini akan diuraikan pengertian dari semua hal yang terkait dalam pelaksanaan sertifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/Menteri-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbebihan Tanaman Hutan.

       

      Namun demikian pengertian yang sangat mendasar untuk mempelajari sertifikasi sumber benih/benih/bibit adalah:

      1. Benih tanaman hutan adalah bahan tanaman yang berupa bagian generatif (biji) atau bagian vegetatif tanaman yang antara lain berupa mata tunas, akar, daun, jaringan tanaman yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembanban tanaman.
      2. Bibit adalah tumbuhan muda hasil pengembangbiakan secara generatif atau secara vegetatif.
      3. Sumber Benih (SB) adalah suatu tegakan hutan di dalam kawasan kecuali Cagar Alam serta Zona Inti dan Zona Rimba pada Taman Nasional, dan di luar kawasan hutan yang dikelola guna memproduksi benih berkualitas.
      4. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada suatu sumber benih/lot benih/lot bibit yang menginformasikan kebenaran mutu benih yang dikomersialkan.
      5. Sertifikat mutu benih adalah dokumen yang menyatakan kebenaran mutu sumber benih/benih/bibit.

         

    3. Tugas

       

      Agar Anda lebih menguasai materi, coba membuat kelompok kecil (4 – 5 orang) kemudian mendiskusikan tentang :

      1. Pengertian biji, benih dan bibit.
      2. Ada berapa macam Sumber Benih dan jelaskan
      3. Apa bedanya sertifikasi dan sertifikat mutu
      4. Apa bedanya famili dan klon
      5. Jelaskan pengertian pohon plus.

       

       

    4. Tes Formatif

      Bacalah pertanyaan di bawah ini dengan teliti dan berilah lingkaran pada jawaban yang menurut Anda paling tepat.

      1. Bahan tanaman yang berupa bagian generatif (biji) atau bagian vegetatif tanaman yang antara lain berupa mata tunas, akar, daun, jaringan tanaman yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangkan tanaman. Disebut :
        1. Benih
        2. Bibit
        3. Biji
        4. Anakan
      2. Benih yang berasal dari induk yang sekerabat disebut :
        1. Pohon induk
        2. Famili
        3. Klon
        4. Pohon terpilih
      3. Klon adalah populasi yang …………… sama, :
        1. Familinya
        2. Pohonnya
        3. Genetiknya
        4. Tingginya
      4. Jalur isolasi berupa tanah kosong atau hutan alam/tanaman dari jenis yang ………………… dengan jenis tanaman dalam sumber benih.
        1. Tidak dapat bersilangan
        2. Digabung
        3. Ditanam
        4. Sama
      5. Keterangan asal-usul benih adalah …………..
        1. Dokumen yang menjelaskan asal sumber benih.
        2. Keterangan tentang mutu sumber benih
        3. Keterangan yang menjelaskan asal benih
        4. Dokumen yang menjelaskan asal sumber benih dan volume berat benih
      6. Pohon yang diseleksi berdasarkan satu atau lebih kriteria seleksi, disebut …………
        1. Pohon induk
        2. Pohon seleksi
        3. Pohon plus
        4. Pohon terpilih
      7. Kriteria mutu benih adalah ……………
        1. Mutu benih
        2. Syarat benih
        3. Ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan mutu benih
        4. Ukuran benih
      8. Proses pemberian sertifikat kepada suatu lot benih yang menginformasikan kebenaran mutu benih yang dikomersialkan, disebut……..
        1. Sertifikasi mutu benih
        2. Sertifikasi mutu bibit
        3. Sertifikasi mutu sumber benih
        4. Sertifikat
      9. Dokumen yang menyatakan kebenaran mutu Sumber Benih tanaman hutan adalah ………….
        1. Sertifikat
        2. Sertfikat benih
        3. Sertifikat mutu Sumber Benih
        4. Label Benih
      10. Keterangan yang diberikan pada benih yang sudah dikemas setelah penerbitan sertifikat mutu benih atau keterangan mutu benih, disebut …………..
        1. Keterangan benih
        2. Sertifikat benih
        3. Label Benih
        4. Contoh benih

 

  1. KEGIATAN BELAJAR 2

     

    ORGANISASI DAN LALU LINTAS BENIH

     

    1. Tujuan Kegiatan Pembelajaran

       

      Setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan siswa dapat menjelaskan organisasi dan Lalu Lintas benih sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

       

    2. Uraian Materi
      1. Organisasi Perbenihan

        Organisai perbenihan tanaman hutan di Indonesia secara umum dapat kita bagi menjadi tiga bagian yaitu:

         

        1. Penelitian dan Pengembangan

          Kegiatan penelitian dan pengembangan tentang perbenihan tanaman hutan dilakukan oleh banyak lembaga. Dapatkah Anda menyebutkan beberapa contoh lembaga tersebut? Lembaga yang terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengembangan perbenihan tanaman hutan antara lain adalah: Balai Pengembangan Benih Tanaman Hutan (BPTH), Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Perbenihan (BP2TP), Balai Penelitian Kehutanan (BPK), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan Perguruan tinggi.

           

          Selama ini kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan pada masing-masing lembaga masih banyak yang berjalan sendiri-sendiri. Masih sangat sedikit kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu. Duplikasi penelitian sering terjadi karena tidak adanya pangkalan data penelitian dan pengembangan perbenihan nasional.

          Menurut Suhaeti dan Harmini (1999) sebenarnya pada tahun 1994 telah diterbitkan SK Menteri Kehutanan No. 589/Kpts-V/1994 tentang Forum Koordinasi Perbenihan Pohon Hutan (FKPPH). Forum tersebut berfungsi membantu Menteri Kehutanan dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan di bidang perbenihan pohon hutan. Berdasarkan peraturan tersebut program perbenihan selalu mencakup tiga unsur yang saling berkaitan yaitu: pemuliaan pohon, pengadaan benih dan konservasi sumberdaya genetik Selanjutnya sejak Pelita VI BP2TP yang dibentuk Tahun 1984 mempunyai tugas untuk mengkoordinasi, membina dan melaksanakan penelitian teknologi benih kehutanan.

           

          Kegiatan pemuliaan pohon di Indonesia sampai saat ini telah banyak dilaksanakan. Apakah Anda tahu kapan kegiatan pemuliaan pohon di Indonesia dimulai ? Kegiatan ini telah dimulai sejak tahun 1930 yang diawali dengan pemuliaan jati. Pada tahun 1970 dibangun kebun benih klon tusam (Pinus merkusii) dan seleksi pohon. Selanjutnya pembangunan kebun benih semai uji keturunan P. merkusii dimulai tahun 1976 di Cijambu, Sumedang, Baturaden, dan Sempolan. Pada tahun 1989 Program Pemuliaan Pohon di sempurnakan menjadi Program Nasional Pengadaan Benih Unggul dan Pemuliaan Pohon dan pada tahun 1990 Pusat Penelitian Hutan telah menyusun Program Nasional Pemuliaan Pohon.

           

          Kegiatan Pemuliaan pohon terus berkembang hingga terbentuk Balai Penelitian dan Pengembangan Pemuliaan Benih Tanaman Hutan (BP3BTH) di Yogyakarta yang saat ini telah berubah menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Benih Tanaman Hutan ( P3BPTH). Sampai tahun 1998 P3BPTH telah membangun 36 kebun benih semai uji keturunan Acacia mangium, A. crassicarpa, A. auriculiformis, A. aulacocarpa, Eucalyptus pellita, E. urophylla dan Paraserienthes falcataria seluas 66.72 ha di Sumatera, Kalimantan dan Jawa. Sejak tahun 1982 Perum Perhutani yang sekarang telah berubah menjadi PT Perhutani, telah melakukan pemulian jati dengan menunjuk Areal Produksi Benih, melakukan seleksi pohon, membangun bank klon, Kebun benih Klon, melakukan Uji Keturunan dan pembiakan vegetatif dengan kultur jaringan. Juga dilakukan pemuliaan untuk P. falcataria, P. merkusii, A. mangium, Agathis loranthifolia dan Swietenia mahagoni. Dan pada tahun 1998 telah diresmikan Pusat jati di Cepu.

           

          Menurut Suseno (1996 dalam Sudradjat dkk (eds), 1998) lembaga-lembaga yang sampai saat ini terlibat dalam pelaksanaan program pemuliaan pohon di Indonesia adalah sebagai berikut:

           

          a). Departemen Kehutanan melalui : P3BTH, BTP, Direktorat Jenderal Reboisasi Lahan dan Perhutanan Sosial

           

          b). BUMN Lingkup Departemen Kehutanan:

  • PT Perhutani: pemuliaan Jati, Pinus, Sengon dan Mahoni
  • PT Inhutani I: pembiakan vegetatif jenis Dipterocarpaceae dan pemuliaan Prupuk (kerjasama dengan STREK)
  • PT Inhutani II: pemuliaan jenis-jenis pohon cepat tumbuh(kerjasama dengan SHELL Company dan PT Astra) dan jenis Shorea polyandra, S. johorensis, Dipterocarpus caudiferus (kerjasama denga Univ. Gajah Mada)

 

  • PT Inhutani III: pemuliaan jenis-jenis tengkawang (kerjasama denga Dewan Riset Nasional, UGM dan BIOTROP)
  • PT Inhutani V: pengelolaan sumber-sumber benih jenis cepat tumbuh di Subanjeriji (Sumatera Selatan)

     

c). Perguruan Tinggi

  • Fakultas Kehutanan IPB bekerjasama dengan PT ITCI, Inhutani Manunggal dalam kegiatan pemuliaan E. Deglupta dan A. mangium dan dengan KRAFT PAPER Company dalam pemulian P. merkusii.
  • Fakultas Kehutanan UNMUL melaksanakan penelitian pembiakan vegetatif berbagai jenis pohon melalui kultur jaringan (kerjasama dengan GTZ dan JICA)
  • Fakultas Kehutanan UGM, sejak tahun 1975 telah terlibat dalam berbagai kegiatan pemuliaan pohon, bekerjasama dengan Dirjen RRL (sekarang
  • RLPS), P3BTH, PT Perhutani, PT Inhutani I dan II, PT Kertas KRAFT Aceh dan PT SUMALINDO.

     

d). Swasta (HPHTI) : PT SUMALINDO GROUP, PT BARITO PASIFIC GROUP, PT INDAH KIAT, PT INDORAYON, ITCI HUTANI MANUNGGAL, PT KAYU LAPIS GROUP. Jumlah HPHTI yang melaksanakan kegiatan pemuliaan ini masih sangat sedikit j ika dibandingkan dengan jumlah seluruh HPHTI yang ada yaitu 234 HPHTI.

 

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas maka masih banyak kendala yang dihadapi dalam kegiatan penelitian dan pengembangan perbenihan tanaman hutan.

 

 

2). Pengadaan

Siapa saja yang terkait dalam pengadaan benih? Pengadaan benih dapat dilakukan oleh perorangan, badan hukum (BUMN, BUMS, Koperasi) dan Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang perbenihan.

  1. Pengadaan benih generatif

    Perlu Anda ketahui bahwa pengadaan benih sebaiknya dilakukan oleh suatu Unit Perbenihan Pohon (Tree Seed Unit) yang dilengkapi dengan pemulia, peralatan teknologi benih dan sarana konservasi sumberdaya genetik Pengadaan benih tanaman hutan di Indonesia selama ini dilaksanakan oleh:

    @. BUMN

    Badan Usaha Milik Negara di bidang kehutanan yang meliputi PT Perhutani, PT Inhutani I, II, III, IV dan V mempunyai program pengadaan benih yang masih ditujukan untuk keperluan penanaman hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas. Dengan demikian titik beratnya adalah untuk produksi kayu atau hasil hutan non kayu.

    Pengadaan benih di lingkungan PT Perhutani dilakukan oleh KPH pensuplai. Permintaan benih oleh pihak di luar PT Perhutani (misalnya HPH, RRL, Luar Negeri, Swasta lainnya) dilakukan oleh Direksi di Jakarta. Benih yang diedarkan diambil dari beberapa lokasi sumber benih yang meliputi tegakan benih, kebun benih semai dan kebun benih klon. Produksi benih dari kebun benih semai masih rendah, sehingga permintaan dari luar masih diambilkan dari tegakan terpilih.

    Pengadaan benih oleh PT Inhutani untuk pengelolaan HPH dilakukan melalui pengumpulan benih dari hutan alam. Sedangkan untuk keperluan HTI sendiri dapat berasal dari areal produksi benih atau membeli dari luar negeri.

     

    @ Swasta

    Pada tahap awal program pembangunan HTI, untuk benih A. magium dan Eucalyptus sp. banyak dibeli dari Australia, Papua Nugini dan Selandia Baru. Saat ini beberapa HPHTI telah memulai program pemuliaan pohon untuk mendapatkan benih unggul. Untuk mencukupi kebutuhan benih dalam skala besar maka beberapa jenis benih juga dibeli dari pengedar yang mengambil benih dari pohon asalan. Kegiatan ini masih sering dilakukan hingga saat ini.

     

    Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan, dalam jangka pendek para pemegang HPH baik yang dikelola oleh BUMN maupun Swasta harus membuat Areal Produksi benih seluas 100 hektar untuk setiap Rencana Karya Lima Tahunan (RKL). Sehingga pada akhir RKL ke-7 luas areal produksi benih pada tiap HPH akan mencapai 700 hektar.

     

    b). Pengadaan bahan tanaman vegetatif

     

    Pengadaan bahan tanaman vegetatif memang relatif lebih mahal dan lebih rumit dibandingkan dengan pengadaan benih generatif. Walaupun demikian pengadaan bahan tanaman vegetatif diperlukan untuk beberapa jenis tanaman tertentu khususnya yang kemampuan produksi dan daya simpannya rendah. Pengadaan bahan tanaman vegetatif dilaksanakan oleh:

    @. BUMN

    Pengadaan bahan tanaman vegetatif hingga saat ini masih terbatas baik dari segi jenis tanaman maupun jumlah pengadaannya. Berdasarkan segi pemanfaatannya, pengadaan bahan tanaman vegetatif dapat dibagi menjadi dua. Pertama adalah pengadaan untuk tujuan pembangunan kebun benih (pemuliaan) dan kedua untuk tujuan perbanyakan tanaman di lapangan. Pengadaan untuk tujuan kebun benih jumlahnya relatif kecil sesuai dengan kebutuhan luasan areal kebin benih, sedangkan untuk tujuan perbanyakan tanaman di lapangan diperlukan dalam jumlah yang sangat besar.

     

    Pengadaan bahan tanaman vegetatif untuk tujuan perbanyakan tanaman dilakukan terutama pada tanaman kelompok Dipterocarpaceae. Kenapa demikian? Hal ini dilakukan karena pengadaan benih jenis pohon ini mengalami banyak kendala baik dari segi waktu pengadaan maupaun jumlahnya.

     

    Pengadaan bahan tanaman vegetatif umumnya baru dilakukan pada skala terbatas seperti di hutan penelitian Wana Riset Semboja, Kalimantan Timur yang melakukan stek Dipterocarpaceae. Selain itu pengadaan pada skala luas baru sebatas untuk memenuhi kebutuhan sendiri seperti yang dilakukan PT Perhutani dan PT Inhutani.

     

    @. Swasta

    Pengadaan bahan tanaman vegetatif oleh perusahaan swasta terutama pemegang HPH/HPHTI belum banyak dilakukan.

     

3)    Pengawasan

 

Pengawasan terhadap mutu benih tanaman hutan yang beredar di Indonesia saat ini belum dapat dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui dua kegiatan yaitu pengujian dan sertifikasi. Pengujian mutu benih tanaman hutan yang akan diedarkan menurut SK Menteri Kehutanan No. 102/Kpts-II/1984 dilaksanakan oleh Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH). Pelayanan BPTH masih terbatas. Saat ini BPTH terdapat di Palembang, Bandung, Banjarbaru, Ujung Pandang, Ambon dan Denpasar.

 

Untuk pelaksanaan sertifikasi diatur dengan peraturan Menteri kehutanan Nomor P.1/MENHUT-II/2009 tentang Perbenihan. Sertifikasi Sumber Benih telah diatur dengan peraturan Direktorat Jenderal Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial nomor P.03/V-PTH/2007. Sedangkan untuk pelaksanaan sertifikasi mutu bibit diatur dengan peraturan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Hutan dan Perhutanan Sosial Nomor P. 11/V-SET/2008.

 

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pelaksana sertifikasi mutu sumber benih dan Bibit adalah Dinas Kehutanan Propinsi/Kabupaten/ Kota atau BPTH bagi daerah yang belum ada yang menangani bidang kehutanannya. Sedangkan pelaksana sertifikasi benih dilakukan oleh BPTH. Namum demikian penerbit semua sertifikat adalah BPTH.

 

  1. Lalu Lintas Benih

     

    Bila Anda membaca istilah “lalu lintas benih” apa yang ada dalam bayangan Anda? Mari kita mulai dengan membayangkan bahwa lalu lintas benih adalah seperti lalu lintas di jalan raya. Di jalan raya ada pengendara mobil, pengendara motor, pejalan kaki dan rambu-rambu lalu lintas. Semua pengguna jalan raya harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Penerapan peraturan tersebut dibantu dengan adanya rambu-rambu lalu lintas di jalan raya. Apa yang terjadi bila para pengguna jalan tidak mematuhi peraturan dan rambu-rambu? Pelanggaran dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas. Pelanggaran dan ketidakhati-hatian dapat menyebabkan kecelakaan. Apa saja kerugian yang dapat ditimbulkan oleh kecelakaan? Kecelakaan dapat merusak kendaraan kita, dapat merusak sarana dan prasarana yang ada di jalan raya, kecelakaan dapat menyebabkan pengguna jalan mengalami luka-luka dan bahkan dapat terenggut jiwanya.

     

    Bagaimana dengan lalu lintas benih? Dapatkah Anda menjelaskan apa saja peraturan yang menyangkut perbenihan tanaman hutan? Bagaimana isi peraturannya? Siapa saja yang menjadi pelakunya?

     

    Marilah kita memulai membicarakan lalu lintas benih dari peraturan yang berlaku di Indonesia. Peraturan tertinggi yang mengatur tentang perbenihan adalah Undang-Undang No 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Selanjutnya ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 44 Tentang Perbenihan Tanaman yang didalamnya memuat ketentuan-ketentuan tentang perbenihan Tanaman Hutan. Sebagai pelaksanaan dari PP No. 44 tersebut telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/MENHUT –II/2009 tentang Perbenihan Tanaman Hutan.

     

    Apa tujuan pengaturan perbenihan tanaman hutan tersebut? Beberapa tujuan pengaturan perbenihan tanaman hutan adalah: (a) menjamin kualitas benih dan bibit tanaman hutan, (b) menjamin terpenuhinya kebutuhan benih berkualitas secara memadai dan berkesinambungan dan (c) menjamin kelestarian sumber benih dan pemanfaatannya.

     

    Lalu lintas benih mencakup : pengadaan dan peredaran
    benih. Pengadaan benih adalah kegiatan pencarian, pemanenan, pengumpulan, sortasi dan penyimpanan benih sebelum benih digunakan atau diedarkan. Adapun pegedaran benih adalah kegiatan pengemasan, pengangkutan, penyimpanan, penyaluran dan pemasaran benih.

     

    Pengadaan benih dapat dilakukan melalui produksi di dalam negeri dan atau pemasukan benih dari luar negeri. Pengadaan yang dilakukan melalui produksi di dalam negeri berasal dari sumber benih berupa: Tegakan Benih Teridentifikasi (TBT), Tegakan Benih Terseleksi (TBS), Areal Produksi Benih (APB), Tegakan Benih Provenan (TBV) dan Kebun Benih(KB)

     

    Pemasukan benih dari luar negeri dapat dilakukan oleh pengada dan pengedar benih yang telah ditetapkan. Pemasukan benih dari luar negeri dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan benih di dalam negeri atau karena benih tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri. Apabila pemasukan benih ini dilakukan untuk pembangunan hutan tanaman, maka ijin dari Direktorat jenderal. Sedangkan bila benih tersebut digunakan untuk penelitian dan pengembangan, maka ijin harus diperoleh dari Kepala Badan Litbang. Anda harus tahu bahwa benih yang masuk ke Indonesia harus memenuhi beberapa ketentuan yaitu: (a) merupakan benih berkualitas yang dilengkapi dengan sertifikat asal usul, (b) memiliki sertifikat kualitas dan (c) memiliki sertikat kesehatan benih.

     

    Perlu Anda ingat bahwa pemasukkan benih dari luar negeri dilakukan berdasarkan izin Direktur Jenderal atau Kepala Badan. Dimana dalam permohonan tersebut harus mencantumkan : tujuan pemasukkan, jenis, kuantitas dan kualitas, dan asal negara. Selain itu harus pula dilengkapi dengan keterangan/sertifikat asa-usul, kualitas dan kesehatan.

     

    Bagaimana menurut pendapat Anda, persyaratan benih/bibit yang diproduksi dan diedarkan oleh pengada dan pengedar benih/bibit ? Benih/bibit yang diproduksi atau diedarkan harus memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan dan berasal dari sumber benih. Selain itu pengedar benih wajib menjaga mutu benih/bibit yang diedarkan.

     

    Dapatkah benih/bibit yang diproduksi di dalam negeri diedarkan ke luar negeri? Ya, kita dapat mengirimkan benih/bibit dari dalam negeri ke luar negeri. Pengeluaran benih/bibit dari Wilayah Republik Indonesia dilakukan oleh pengada dan pengedar yang telah ditetapkan. Kegiatan pengeluaran benih untuk pembangunan kehutanan harus mendapatkan ijin dari Direktur Jenderal. Sedangkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan dari Kepala Badan. Benih/bibit yang akan dikeluarkan dari Indonesia juga harus: (a) merupakan benih bermutu, (b) tidak termasuk tanaman langka atau hampir punah yang dilindungi oleh undang-undang, (c) bebas dari hama dan penyakit dan (d) merupakan benih/bibit berlabel dari Balai Perbenihan Tanaman Hutan atau Lembaga Sertifikasi lainnya.

     

    Jenis-jenis benih apa sajakah yang dapat diedarkan ke luar negeri? Bagaimana pendapat Anda jika seluruh jenis benih yang terdapat di Indonesia dapat dikirim ke luar negeri? Negara kita sangat kaya akan sumber plasma nutfah, apa yang terjadi bila semua jenis benih/bibit dapat dengan mudah diedarkan ke luar negeri? Kita tentu saja tidak ingin sembarangan mengeluarkan benih/bibit dari Negara kita. Jenis-jenis yang dapat dikeluarkan dari wilayah Indonesia ditetapkan oleh Menteri.

     

    Kita sudah mempunyai peraturan yang bagus tentang lalu lintas benih. Siapa saja yang harus mentaati peraturan tersebut ? Anda tentu masih ingat bahwa pengadaan dan peredaran benih dapat dilakukan oleh perorangan, badan hukum (BUMN, BUMS, Koperasi) dan Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang perbenihan. Oleh karenanya maka peraturan yang berkaitan dengan pengadaan dan peredaran benih harus ditaati oleh seluruh unsur tersebut.

     

    Apakah menurut Anda peraturan yang ada selalu ditaati oleh para pelaku di bidang perbenihan tanaman hutan? Dapatkah Anda memberikan satu contoh pelanggaran yang pernah terjadi di wilayah Anda?

     

    Pelanggaran yang banyak terjadi adalah ketidaksesuaian informasi yang tercantum pada label benih dengan kualitas benih yang sesungguhnya. Benih disebutkan memiliki daya kecambah yang tinggi, tetapi setelah dikecambahkan di persemaian oleh konsumen ternyata daya berkecambahnya telah jauh menurun. Apakah menurut Anda kesalahan terletak pada pengada benih yang melakukan penipuan? Ataukan pengujian yang dilakukan oleh BPTH tidak benar? Bisa saja demikian. Tetapi bisa juga hal ini terjadi karena kecerobohan sistem distribusi yang menurunkan mutu fisiologis benih dengann cepat. Akibatnya, ketidaksesuaian informasi pada label kemasan dengan kenyataan benihnya akan menjatuhkan integritas lembaga pengawasan. Contoh pelanggaran lainnya adalah pemalsuan benih. Perdagangan atau niaga benih pada hakekatnya adalah niaga kepercayaan. Bila terjadi terjadi kecurangan dalam niaga benih, maka rusaklah seluruh sistem perbenihan.

     

    Pelanggaran terhadap peraturan tentang pengeluaran benih dari wilayah Indonesia juga seringkali terjadi. Diantaranya adalah pengiriman benih rotan oleh salah satu eksportir. Dalam kasus ini ternyata benih tersebut tidak digunakan untuk kegiatan penanaman akan tetapi benih rotan digunakan sebagai bahan baku pembuatan kosmetik.

     

    Bagaimana caranya agar peraturan perbenihan dapat dilaksanakan secara baik dan benar? Hal ini bukanlah sesuatu yang mudah. Diperlukan pembinaan dan pengawasan terhadap para pelaku perbenihan tanaman hutan dalam pelaksanaannya. Sanggupkah Departemen Kehutanan melakkan hal tersebut, memang berat dan memerlukan tenaga yang cukup dan handal. Anda salah satu calonnya!

     

  1. Rangkuman

     

    Organisai perbenihan tanaman hutan di Indonesia secara umum dapat kita bagi menjadi tiga bagian yaitu: penelitian dan pengembangan, pengadaan dan pengawasan.

     

    Kegiatan penelitian dan pengembangan tentang perbenihan tanaman hutan dilakukan oleh banyak lembaga. Lembaga yang terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengembangan perbenihan tanaman hutan antara lain adalah: Pusat Penelitian dan Pengembangan Benih Tanaman Hutan (P3BTH), Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Perbenihan (BP2TP), Balai Penelitian Kehutanan (BPK), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan Perguruan tinggi.

     

    Masih sangat sedikit kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu. Duplikasi penelitian sering terjadi karena tidak adanya pangkalan data penelitian dan pengembangan perbenihan nasional.

     

    Menurut Suseno (1996 dalam Sudradjat dkk (eds), 1998) lembaga-lembaga yang sampai saat ini terlibat dalam pelaksanaan program pemuliaan pohon di Indonesia adalah sebagai berikut : Departemen Kehutanan, BUMN lingkup Departemen Kehutanan, SWASTA dan Perguruan Tinggi.

     

    Pengadaan benih dapat dilakukan oleh perorangan, badan hukum (BUMN, BUMS, Koperasi) dan Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang perbenihan. Pengadaan benih sebaiknya dilakukan oleh suatu Unit Perbenihan Pohon (Tree Seed Unit) yang dilengkapi dengan pemulia, peralatan teknologi benih dan sarana konservasi sumberdaya genetic.

     

    Pengawasan terhadap mutu benih tanaman hutan yang beredar di Indonesia saat ini belum dapat dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui dua kegiatan yaitu pengujian dan sertifikasi. Pengujian mutu benih tanaman hutan yang akan diedarkan menurut SK Menteri Kehutanan No. 102/Kpts-II/1984 dilaksanakan oleh Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH). Pelayanan BPTH masih terbatas. Saat ini BPTH terdapat di Palembang, Bandung, Banjarbaru, Ujung Pandang, Ambon dan Denpasar.

     

    Untuk pelaksanaan sertifikasi diatur dengan peraturan Menteri kehutanan Nomor P.1/MENHUT-II/2009 tentang Perbenihan. Sertifikasi Sumber Benih telah diatur dengan peraturan Direktorat Jenderal Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial nomor P.03/V-PTH/2007. Sedangkan untuk pelaksanaan sertifikasi mutu bibit diatur dengan peraturan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Hutan dan Perhutanan Sosial Nomor P. 11/V-SET/2008.

     

    Lalu lintas benih mencakup : pengadaan dan peredaran
    benih. Pengadaan benih adalah kegiatan pencarian, pemanenan, pengumpulan, sortasi dan penyimpanan benih sebelum benih digunakan atau diedarkan. Adapun pegedaran benih adalah kegiatan pengemasan, pengangkutan, penyimpanan, penyaluran dan pemasaran benih.

     

    Pengadaan benih dapat dilakukan melalui produksi di dalam negeri dan atau pemasukan benih dari luar negeri. Pengadaan yang dilakukan melalui produksi di dalam negeri berasal dari sumber benih berupa: Tegakan Benih Teridentifikasi, Tegakan Benih Terseleksi, Areal Produksi Benih, Tegakan Benih Provenan dan Kebun Benih.

     

    Pemasukan benih/bibit dari luar negeri dapat dilakukan oleh pengada dan pengedar benih yang telah ditetapkan. Pemasukan benih/bibit dari luar negeri dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan benih di dalam negeri atau karena benih tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri. Pemasukkan benih/bibit dari luar negeri harus mendapatkan izin dari Direktur Jenderal/Kepala Badan, dengan persyaratan mencantumkan : tujuan, jenis, kuantitas, kualitas dan asal negara ; disertai keterangan/sertifikat asal-usul, kualitas dan kesehatan. Pengeluaran benih/bibit ke luar negeri wajib menjaga mutu benih/bibit yang diedarkan dan dilakukan apabila kebutuhan di dalam negeri sudah terpenuhi.

     

    Pelanggaran yang banyak terjadi adalah ketidaksesuaian informasi yang tercantum pada label benih dengan kualitas benih yang sesungguhnya. Pelanggaran terhadap peraturan tentang pengeluaran benih dari wilayah Indonesia juga seringkali terjadi. Diantaranya adalah pengiriman benih rotan oleh salah satu eksportir.

     

    Bagaimanakah caranya agar peraturan perbenihan dapat dilaksanakan secara baik dan benar? Diperlukan pembinaan dan pengawasan terhadap para pelaku perbenihan tanaman hutan dalam pelaksanaannya.

     

  2. Tugas

    Coba diskusikan dalam kelompok kecil (4-5 orang) tentang :

    1. Jelaskan secara singkat organisasi perbenihan tanaman hutan di Indonesia !
    2. Uraikan kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam pengadaan dan pengedaran benih !

       

       

  3. Tes Formatif

    Bacalah soal dibawah ini dengan teliti, kemudian lingkarilah huruf di depan jawaban yang menurut Anda benar.

    1. Kegiatan penelitian dilaksanakan oleh beberapa lembaga/institusi, kecuali :
      1. Departemen Kehuutanan    c.    Perguruan Tinggi
      2. BUMN    d.    Koperasi
    2. Salah salu lembaga dalam organisasi perbenihan yang melakukan penelitian dan pengembangan adalah P3BPTH yang merupakan singkatan dari:

      a. Pusat Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan

      b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Benih dan Pemuliaan Tanaman Hutan

      c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Perbenihan Tanaman Hutan

      d.     Pusat Penelitian dan Pengembangan Biologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan

    3. Kegiatan pengawasan yang berupa pengujian dilaksanakan oleh:
      1. BPTH    c.    P3BPTH
      2. BTP    d.    Ditjen RLPS
    4. Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) di Indonesia jumlahnya masih sangat terbatas yaitu:
      1. 4    b.    5    c.    6    d. 7
    5. Yang bukan merupakan tujuan pengaturan perbenihan tanaman hutan adalah:
      1. menjamin kualitas benih dan bibit tanaman hutan
      2. menjamin terpenuhinya kebutuhan benih berkualitas secara memadai dan berkesinambungan
      3. menjamin kestabilan harga benih tanaman hutan
      4. menjamin kelestarian sumber benih dan pemanfaatannya

       

    6. Lalu lintas benih/bibit mencakup
      1. pengadaan dan penjualan benih
      2. pengadaan dan penyaluran benih
      3. pengadaan dan peredaran benih
      4. pengadaan dan pemasaran benih
    7. Pemasukan benih/bibit dari luar negeri untuk pembangunan hutan tanaman harus memperoleh ijin dari:
      1. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
      2. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial
      3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
      4. Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan
    8. Berikut ini adalah syarat-syarat benih/bibit yang akan dikeluarkan dari Indonesia, kecuali:
      1. merupakan benih bermutu
      2. tidak termasuk tanaman langka atau hampir punah
      3. bebas dari hama dan penyakit
      4. benih asalan
    9. Pengedaran benih/bibit ke luar negeri dilakukan oleh:
      1. Direktur Jemderal
      2. Badan Usaha
      3. perorangan
      4. b dan c
    10. Pengeluaran benih/bibit ke luar negeri dilakukan apabila……….
      1. ada pesanan
      2. kebutuhan di dalam negeri sudah terpenuhi
      3. kualitas benih/bibit tidak bermutu
      4. keperluan pribadi

 

 

 

 

 

  1. KEGIATAN BELAJAR 3

 

TATA USAHA DAN SERTIFIKASI

 

  1. Tujuan Kegiatan Pembelajaran

     

    Setelah mengikuti materi ini siswa dapat menjelaskan tentang tata usaha perbenihan dan sertifikasi mutu bibit tanaman hutan berdasarkan prosedur baku.

 

  1. Uraian Materi

     

    Bila dibandingkan dengan bidang pertanian pembangunan kehutanan saat ini masih ketinggalan. Selain itu laju degradasi hutan dari tahun ke tahun makin meningkat, boleh dikatakan tidak seimbang dengan upaya rehabilitasi yang dilaksanakan selama ini. Kendalanya begitu kompleks, sehingga diharapkan adanya kepedulian dari seluruh unit yang terkait di dalamnya.

     

    Untuk mengejar ketinggalan tersebut, kebijakan prioritas Departemen Kehutanan saat ini antara lain revitalisasi sektor kahutanan khususnya industri kehutanan serta rehabilitasi sumberdaya hutan, menimbulkan peningkatan dinamika pembuatan hutan tanaman baik untuk tujuan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) maupun untuk tujuan industri.

     

    Untuk mencapai tujuan kegiatan RHL maupun tanaman industri tersebut, perlu didukung oleh tersedianya sumber benih/benih/bibit berkualitas dan tercatat dalam catatan yang lengkap mulai dari sumber benih sampai ke lokasi tanaman (Tata Usaha Perbenihan). Sumber benih/benih/bibit berkualitas ditunjukkan dengan adanya sertifikat sumber benih/benih/bibit.

     

    1. Tata Usaha Perbenihan

     

    Seperti telah dijelaskan bahwa tata usaha perbenihan akan menguraikan tentang kegiatan pencatatan benih dan bibit mulai dari sumber benih (SB) sampai lokasi tanaman. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 1/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan Kegiatan tata usaha perbenihan meliputi Tata Usaha Benih dan Tata Usaha bibit. Bentuk Tata Usaha bisa bervariasi tergantung Instansi atau Perusahaan dan tujusannya, yang penting isi/catatan lengkap, karena dari Tata Usaha ini bisa dipergunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

     

    Selain itu apabila Instansi/Badan Usaha ingin mendapatkan Sertifikat Dokumentasi Benih dan Bibit Tanaman Hutan, Badan Standarisasi Nasional (BSN) sedang memproses Standar Nasional Indonesia (SNI) .

     

    Salah satu bentuk Tata Usaha Benih dan Bibit adalah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 1/Menhut-II/2009, secara garis besar
    dapat dijelaskan sebagai berikut:

    Tata Usaha Benih meliputi : Tata Usaha Pengadaan Benih dan Tata Usaha pengedaran Benih.

    1). Tata Usaha Pengadaan Benih berisi :

    a). Tata Usaha pengadaan benih generatif

    - Tata Usaha pengunduhan :

    * Tata Usaha Perencanaan pengunduhan benih;

* Tata Usaha Pelaksanaan pengunduhan benih

– Tata Usaha penanganan benih:

Meliputi sortasi buah, pengeringan buah, ekstraksi benih, sortasi benih, pengeringan benih, penyimpanan benih-

  • Tata Usaha pengujian mutu benih    

b). T ata Usaha pengadaan benih vegetatif

– Tata Usaha perencanaan pengumpulan benih

vegetatif

– Tata Usaha pengumpulan benih vegetatif

2). Tata Usaha peredaran benih berisi :

         – surat pengiriman benih

         – surat keterangan asal-usul benih

Apabila dijabarkan isi catatan dari setiap tahap kegiatan mulai dari pengunduhan buah sampai benih di persemaian secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut (SNI ……….):

1). Sumber benih meliputi :

  • Data pokok SB : informasi umum, lokasi, asal SB dan benih, produksi benih, kondisi tegakan, data fisik lapangan, peta SB.
  • Daftar kegiatan pengelolaan SB: pemeliharaan, pemupukan, penataan batas, pengamatan fenologi, seleksi pohon, penebangan pohon inferior.
  • Sertifiasi SB dibahas tersendiri

2). Dokumen pengumpulan buah

  • label pengumpulan buah: jenis, kelas SB, tanggal pengumpulan, lokasi, nomor dan nama SB, nomor pohon, volume atau berat buah, dan nomor wadah, tanda tangan penanggung jawab pengumpulan buah.
  • Daftar rekapitulasi pengumpulan buah: jenis, lokasi, nomor dan nama SB, nomor label benih, volume per wadah, tanda tangan penanggung jawab kegiatan.
  • Keterangan pengangkutan buah : jenis, nomor dan nama SB, tanggal pengangkutan, nomor wadah, berat buah per wadah, jenis dan nomor poisi kendaraan pengangkut, ditandatangani oleh penanggung jawab pengumpul dan pengangkut buah.

 

3). Dokumen penanganan buah:

  • Keterangan penerimaan buah: tanggal diterima, nomor dokumen pengangktaan, jumlah wadah, berat total buah, kondisi buah saat diterima, tanda tangan pengangkut buah dan penerima buah.
  • Keterangan pengeringan buah: jenis, nama dan nomor SB, nomor register proses, nomor tempat pengeringan, berat buah, tanggal mulai dan akhir pengeringan, tanda tangan penanggung jawab pengerungan buah.
  • Keterangan ekstraksi benih: jenis, nama dan nomor SB, nomor register proses, nomor tempat ekstrksi, berat benih awal dan akhir, tanggal mulai dan akhir ekstraksi, cara ekstraksi, tanda tangan penanggung jawab pengekstraksi.
  • Keterangan pembersihan benih: jenis, nama dan nomor SB, nomor register proses, nomor tempet pembersihan, berat benih awal dan akhir pembersihan, tanggal mulai dan akhir pembersihan, tanda tangan penanggung jawab kegiatan.
  • Keterangan seleksi dan pengeringan benih: jenis, nama dan nomor SB, nomor seed lot, nomor register proses, nomor tempat seleksi, berat benih awal dan akhir seleksi, tanggal mulai dan akhir seleksi, cara seleksi, tanda tangan penanggung jawab kegiatan.

4). Dokumen Pengujian Benih:

  • Dokumen hasil uji benih: hasil analisa kemurnian, penentuan berat seribu butir, hasil uji kadar air, hasil uji daya kecambah, tanda tangan penanggung jawab laboratorium.
  • Sertifikat mutu benih

 

 

5). Dokumen pengepakan dan penyimpanan:

  • Label benih: nomor seed lot, nama jenis, asal SB, provenansi, tanggal pengunduhan, tanggal akhir prosesing, kadar air, analisa kemurnian, berat 1.000 butir, daya kecambah, tanggal pengujian, cara pengujian, tanggal kedaluarsa, nomor pak (wadah), berat per pak (wadah).
  • Data penyimpanan benih: nomor seed lot, nama jenis, nomor pak (wadah), nomor rak.

6). Dokumen persediaan dan pengiriman benih

  • Daftar persediaan benih: jenis benih, nama dan nomor SB, nomor kelompok benih (seed lot), tanggal pengunduhan, berat benis yang tersedia, hasil uji benih, tanggal pengujian terakhir, tanda tangan penanggung jawan.
  • Rekapitulisasi persediaan benih: jenis, nomor seed lot, berat benih tersedia, hasil uji, tanggal pengujian, tanda tangan penanggung jawab.
  • Surat pengiriman benih: nama dan nomor SB, provenansi, pemilik benih, nama dan alamat tujuan, nama jenis, berat yang dikirim, nomor seed lot dan nomor kemasan, tanggal pengiriman, nomor polisi alat angkut, tanda tangan pengirim dan penerima benih.
  • Daftar mutasi benih: tanggal, nama jenis, nama SB, volume masuk, volume keluar, tanggal keluar, tanda tangan penanggung jawab.
  • Faktur penjualan benih: nomor faktur, nama dan alamat pembeli, jenis benih, berat benih, nama SB, nomor seed lot, nomor kemasan, tanggal pengujian, hasil uji terakhir, tanda tangan penanggung jawab.

 

  • Daftar pembeli benih: faktur penjualan, nama dan alamat pembeli benih, jenis, jumlah benih yang dibeli, nomor seedlot, nomor kemasan, tanggal pembelian, tanda tangan penjual benih.

                

 

  1. Sertifikasi Mutu Sumber Benih/Benih/Bibit

    Mengapa benih tanaman hutan harus disertifikasi? Apa tujuan sertifikasi benih? Anda tentu saja dapat memberikan beberapa jawaban tentang hal tersebut. Sertifikasi benih bertujuan untuk: (a) menjamin kualitas benih tanaman hutan, (b) meningkatkan penggunaan benih yang berkualitas dan (c) memberikan perlindungan intelektual kepada para pemulia pohon.

    Sertifikasi dilakukan terhadap benih yang akan diedarkan atau digunakan, meliputi sertifikasi sumber benih, sertifikasi mutu benih dan sertifikasi kesehatan benih. Sertifikasi kesehatan benih hanya dilakukan untuk benih yang berasal dari luar negeri.

    1). Sertifikasi Sumber Benih

    Sertifikasi sumber benih bertujuan untuk mengetahui klasifikasi sumber benih. Apa saja menurut Anda yang harus diperiksa dari sumber benih? Mari kita cocokkan dengan uraian berikut ini. Pemeriksaan dilakukan terhadap: (1) keadaan tegakan, (2) kondisi fisik lapangan, (3) pengelolaan sumber benih dan (4) sarana prasarana.

    Untuk pelaksanaan sertifikasi sumber benih tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/MENHUT-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan dan Peraturan Direktur jenderal RLPS Nomor P.09/V-SET/2008 tentang Pedoman Sertifikasi Mutu Sumber Benih Tanaman Hutan.

    Prosedur Setifikasi Mutu Sumber Benih dapat digambarkan seperti pada lampiran 1.

     

     

     

    2). Sertifikasi Mutu Benih

     

    Sertifikasi mutu benih bertujuan untuk mengetahui kualitas benih yang meliputi mutu genetik, mutu fisik dan mutu fisiologis. Pemeriksaan mutu genetik dapat dilakukan melalui pemeriksaan sumber benih. Pemeriksaan laboratorium atas mutu fisik dan fisiologis dilakukan berdasarkan standar International Seed Testing Association (ISTA).

     

    Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/MENHUT-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan dan Peraturan Direktur jenderal RLPS Nomor P.10/V-SET/2008 tentang Pedoman Sertifikasi Mutu BenihTanaman Hutan. Prosedur sertifikasi mutu benih dapat dilihat pada lampiran 2.

     

    3). Sertifikasi Mutu Bibit

     

    Bibit yang bermutu adalah bibit yang berasal dari benih yang bermutu genetik unggul dan memenuhi standar mutu fisik-fisiologi bibit. Selama ini mutu fisik-fisiologi bibit yang digunakan untuk rehabilitasi hutan dan lahan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan sangat bervariasi. Bibit berkualitas dibuktikan dengan adanya Sertifikat Mutu Bibit yang berasal dari sumber benih bersertifikat atau surat Keterangan Pengujian Bibit yang tidak berasal dari sumber benih bersertifikat. .

     

    Selain itu sertifikat mutu bibit merupakan suatu jaminan bagi pengada, pengedar dan pengguna bibit. Untuk tujuan Sertifikasi Mutu Bibit diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/MENHUT-II/2009 tentang Penyelenggaraan perbenihan Tanaman Hutan dan ditindak lanjuti dengan Peratuaran Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS) Nomor P.11/V-Set/2008 tentang Pedoman Sertifikasi Mutu Bibit Tanaman Hutan dan Petunjuk Teknis Pemeriksaan Mutu Fisik –Fisiologis Bibit. Prosedur sertifikasi mutu bibit dapat dilihat pada lampiran 3.

    Dalam pembangunan rehabilitasi hutan dan lahan diperlukan bibit yang bermutu yang memenuhi kriteria dan standar mutu bibit berkualitas. Untuk menentukan mutu bibit, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan mutu bibit dan kemudian hasilnya disesuaikan dengan standar dan kriteria yang berlaku. Teknik pemeriksan mutu bibit, standar dan kriteria mutu bibit berbeda tergantung pada tujuannya.

     

    Secara ringkas standar dan kriteria mutu bibit dapat diuraikan sebagain berikut :

    a). Standar mutu genetik ditentukan berdasarkan kelas sumber benih, yaitu : tegakan benih teridentifikasi, tegakan benih terseleksi, areal produksi benih, tegakan benih provenan, kebun benih semai, kebun benih klon dan kebun pangkas.

    b). Standar mutu fisik – fisiologi ditentukan berdasarkan pada mutu fisik – fisiologi bibit yang meliputi nilai
    kisaran kuantitatif dan atau kualitatif dari nilai : diameter, tinggi, kekompakan media, kesehatan, jumlah daun/LCR dan umur.

    Dalam pelaksanaan pemeriksaan mutu fisik-fisiologi, bibit yang diperiksa harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus :

    @. Syarat umum mutu bibit meliputi bentuk kokoh tegar, batang tunggal dan utuh, sehat, serta pangkal batang berkayu. Syarat umum ini berlaku untuk semua jenis bibit tanaman hutan.

     

    @. Syarat khusus mutu bibit berdasarkan pada parameter kekompakan media, tinggi bibit, diameter batang bibit, umur dan jumlah daun/LCR. Berbeda dengan syarat umum, syarat khusus berbeda untuk setiap jenis /kelompok bibit. Syarat khusus beberapa jenis bibit tanaman hutan dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Syarat Khusus Mutu Beberapa Jenis Bibit Tanaman Hutan

No. 

Jenis Bibit 

Kriteria 

Diameter

(mm) 

Tinggi

(cm) 

Kekompakan

Media 

Jumlah

Daun/LCR 

Umur

(bl) 

 

Kelompok Cepat Tumbuh

         

1. 

Acacia crassicarpa 

> 2 

> 20 

Utuh 

> 3 pasang

3 – 6 

2. 

Acacia mangium 

> 2 

> 20 

Utuh 

> 3 pasang 

3 – 6 

3. 

Anthocephalus sp  

> 7  

> 40 

Utuh 

> 4 pasang 

2 – 3 

4. 

Eucalyptus

pelita 

> 2  

> 20 

Utuh 

> 3 pasang 

3 – 6 

5. 

Gmelina arborea

> 6 

> 30 

Utuh 

> 3 pasang 

3 – 4 

6. 

Octomeles sp.

(benuang bini)

> 7 

> 25 

Utuh 

> 3 pasang 

5 – 6 

7. 

Parasirianthes falcataria 

> 4 

> 30 

Utuh 

LCR > 30 % 

4 – 6 

8. 

Pinus merkusii 

> 4 

> 30 

Utuh 

LCR > 30 % 

10-12 

 

Kel. Jenis Lambat 

         

9 

Agathis sp. 

> 6 

> 30 

Utuh 

> 4 pasang  

18-24 

10 

Eusideroxylon sp. (Ulin)

> 6

> 40 

Utuh

> 4 pasang 

12-24 

11. 

Shorea spp. 

> 5 

> 40 

Utuh 

> 4 pasang 

6 – 10 

12. 

Shorea stenoptera 

> 6 

> 50 

Utuh 

> 4 pasang 

4 – 6 

13. 

Tectona grandis 

> 3 

> 20 

Utuh 

> 3 pasang 

3 – 5

 

  1. Rangkuman

     

    Tata Usaha Perbernihan

     

    Tata usaha perbenihan akan menguraikan tentang kegiatan pencatatan benih dan bibit mulai dari sumber benih sampai lokasi tanaman. Kegiatan tata usaha perbenihan meliputi : Tata Usaha Benih dan Tata Usaha Bibit. Bentuk Tata Usaha bisa bervariasi, yang penting isi/catatan lengkap, karena dari Tata Usaha ini bisa dipergunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Salah satu bentuk Tata Usaha seperti terlampir yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/Menhut –II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan.

     

    Sertifikasi Sumber Benih/Benih/Bibit

    Sertifikasi benih bertujuan untuk: (a) menjamin kualitas benih tanaman hutan, (b) meningkatkan penggunaan benih yang berkualitas dan (c) memberikan perlindungan intelektual kepada para pemulia pohon.

    Sertifikasi dilakukan terhadap benih yang akan diedarkan atau digunakan, meliputi sertifikasi sumber benih, sertifikasi mutu benih dan sertifikasi kesehatan benih. Sertifikasi kesehatan benih hanya dilakukan untuk benih yang berasal dari luar negeri.

    Pelaksanaan Sertifikasi Mutu Sumber Benih diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/MENHUT-II/2009 tentang Penyelenggaraan perbenihan Tanaman Hutan dan ditindak lanjuti dengan Peratuaran Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS) Nomor P.09/V-Set/2008 tentang Pedoman Sertifikasi Sumber Benih Tanaman Hutan

     

    Sertifikasi Sumber Benih dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Propinsi/Kabupaten/Kota atau Balai Perbenihan Tanaman Hutan apabila tidak ada bagian kehutanan yang menangani bidang kehutanan.

     

    Pelaksanaan Sertifikasi Mutu Benih diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/MENHUT-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan dan ditindaklanjuti dengan Peratuaran Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS) Nomor P.10/V-Set/2008 tentang Pedoman Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Hutan dan Petunjuk Teknis Pemeriksaan Mutu Fisik –Fisiologis Benih. Pemeriksaan laboratorium atas mutu fisik dan fisiologis dilakukan berdasarkan standar International Seed Testing Association (ISTA).

 

Pelaksanaan Sertifikasi Mutu Bibit diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/MENHUT-II/2009 tentang Penyelenggaraan perbenihan Tanaman Hutan dan ditindak lanjuti dengan Peratuaran Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS) Nomor P.11/V-Set/2008 tentang Pedoman Sertifikasi Mutu Bibit dan Petunjuk Teknis Pemeriksaan Mutu Fisik-Fisiologis Bibit.

 

  1. Tugas

    Jawablah pertanyaan di bawah ini

  • Jelaskan secara singkat organisasi perbenihan tanaman hutan di Indonesia!
  • Apa tujuan pengaturan perbenihan tanaman hutan ?
  • Uraikan kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam pengadaan dan peredaran !

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  1. Tes Formatif

Bacalah soal di bawah ini secara teliti, kemudian lingkarilah huruf di depan jawaban yang benar

  1. Tata Usaha perbenihan bertujuan untuk ……..
    1. menjamin kualitas benih dan bibit tanaman hutan
    2. menjamin terpenuhinya kebutuhan benih berkualitas secara memadai dan berkesinambungan
    3. mengatur kewajiban semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan tata usaha pengadaan dan pengedaran benih dan bibit tanaman hutan.
    4. menjamin kelestarian benih dan pemanfaatannya

     

    1. Tata usaha benih antara lain mencakup………
      1. Dokumen Sumber Benih
      2. Dokumen pengumpulan buah
      3. Tata usaha bibit
      4. A dan b
    2. Dokumentasi sumber benih terdiri dari :
      1. Data pokok sumber benih
      2. Daftar kegiatan pengelolaan sumber benih
      3. Sertifikat sumber benih
      4. A, b dan c
    3. Dokumen pengujian benih sebagai berikut. kecuali :
      1. Dokumen hasil uji benih
      2. Sertifikasi mutu benih
      3. Tata usaha bibit vegetatif
      4. Label benih
    1. Bagaimana Bentuk tata usaha benih menurut Anda !
      1. Sama semua
      2. Tergantung perusahaan
      3. Tergantung kepentingan
      4. Bentuk bisa berbeda yang penting isinya lengkap
      1. Tujuan sertifikasi benih antara lain adalah:
        1. meningkatkan kualitas benih tanaman hutan
        2. meningkatkan penggunaan benih yang berkualitas
        3. meningkatkan kegiatan pemuliaan pohon
        4. meningkatkan pendapatan pengada dan pengedar benih
    2. Kegiatan sertifikasi untuk benih yang berasal dari dalam negeri meliputi :
      1. Sertifikasi sumber benih dan sertifikasi mutu benih
      2. Sertifikasi sumber benih dan sertifikasi kesehatan benih
      3. Sertifikasi mutu benih dan kesehatan benih
      4. Sertifikasi sumber benih, mutu benih dan kesehatan benih
      1. Sertifikasi mutu sumber benih dilakukan oleh………..
        1. BPDAS
        2. Dinas Kehutanan Propinsi/Kabupaten/kota atau BPTH
        3. Badan LITBANG
        4. Direktorat Jenderal RLPS

9. Masa berlaku sertifikasi adalah……

  1. Satu tahun
  2. 3 bulan
  3. 6 bulan
  4. b atau c tergantung jenisnya

10.     Sertifikasi mutu benih didasarkan pada hasil pemeriksaan mutu genetik dan ………………

  1. Mutu fisik-fisiologis
  2. Pengadaan bibit
  3. Seleksi bibit
  4. Mutu fisiologis

     

 

DAFTAR PUSTAKA

 

  1. ——————— Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 1/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan

 

  1. ——————— Peraturan Direktur Jenderal Rehabitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor P.09/V-Set/2008 tentang Sertifikasi Sumber Benih

 

  1. ——————— Peraturan Direktur Jenderal Rehabitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor P.10/V-Set/2008 tentang Sertifikasi Mutu Benih

 

  1. ——————— Peraturan Direktur Jenderal Rehabitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor P.11/V-Set/2008 tentang Sertifikasi Mutu Bibit

 

  1. Suhaeti, T. dan H. Sudjiman. 1999. Manual Pelatihan Pelaksanan Pembibitan dan Persemaian. Pusat Pendidikan dan Latihan Kehutanan dan Perkebunan. Bogor.

     

     

     

     

    KUNCI JAWABAN

     

    KEGIATAN BELAJAR 1

    1. a             
    2. b
    3. c
    4. a
    5. d
    6. c
    7. c
    8. a
    9. c
    10. b

     

    KEGIATAN BELAJAR 2

    1. a
    2. d
    3. d
    4. c/d
    5. d
    6. b
    7. d
    8. b
    9. d
    10. a

       

KEGIATAN BELAJAR 3 :

  1. a
  2. d
  3. d
  4. c/d
  5. d
  6. b
  7. d
  8. b
  9. d
  10. a

Lampiran 1 : Prosedur Sertfikasi Sumber Benih

 


YA                        TIDAK

 

YA TOLAK

 

 

 

Lampiran 2 : Prosedur Sertfikasi Mutu Benih

 


YA                        TIDAK

 


 

 

 

Lampiran 2 : Prosedur Sertfikasi Mutu Bibit

 


YA                        TIDAK

 


 

 


 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s